BANGKALAN, NOLESBERITA.COM – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyoroti serius pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan. Seiring bertambahnya unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), IDI mengusulkan agar tenaga kesehatan (nakes) ikut menjadi penerima manfaat MBG, sehingga kualitas gizi bisa diawasi langsung di lapangan.
Hingga saat ini, Bangkalan memiliki 80 unit SPPG, dengan 60 unit sudah aktif beroperasi di 18 kecamatan. Sayangnya, hanya 28 unit yang memiliki Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara sisanya masih berproses memenuhi standar kebersihan. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait keamanan dan gizi MBG bagi masyarakat.
Humas PB IDI, dr. Farhat Suryanigrat, menekankan urgensi pengawasan kualitas gizi. “Dengan bertambahnya SPPG, kita harus memastikan makanan aman dan bergizi. Standar kebersihan wajib dijaga setiap penyajian MBG,” kata dr. Farhat, Sabtu (31/01/2026).
Usulan IDI untuk melibatkan nakes sebagai penerima MBG bukan sekadar administratif. Menurut dr. Farhat, ketika nakes ikut menikmati MBG, mereka bisa sekaligus mengontrol kualitas gizi, memberikan masukan, dan memantau kebersihan secara berkelanjutan.
Meski bukan ahli gizi penuh, dr. Farhat yang juga menjabat Direktur RSUD Bangkalan rutin mengecek beberapa unit SPPG. Hasilnya, ada unit yang sudah mampu menyajikan menu bergizi seimbang, namun ada juga yang masih menemui kendala dalam ketercukupan gizi dan kebersihan dapur.
“Beberapa SPPG sudah baik, tapi beberapa masih perlu perbaikan. Inilah sebabnya nakes perlu masuk sebagai penerima MBG, agar pengawasan lebih efektif,” jelas dr. Farhat.
Keterlibatan nakes, menurut IDI, akan mempercepat identifikasi masalah di lapangan, mulai dari dapur, penyajian menu, hingga pemenuhan gizi setiap porsi MBG. Hal ini sekaligus menjadi strategi memastikan standar gizi terjaga di seluruh SPPG.
Selain itu, peran nakes di lapangan juga memungkinkan masukan langsung kepada pengelola SPPG, sehingga menu MBG tidak hanya sehat tapi juga praktis dijadikan contoh pola gizi seimbang bagi masyarakat luas.
“Tujuan kami jelas: semua unit SPPG harus beroperasi maksimal. Dengan nakes sebagai penerima MBG, pengawasan lebih mudah, kualitas gizi terjamin, dan masyarakat lebih terlindungi,” pungkas dr. Farhat.
IDI berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti usulan ini, agar program MBG di Bangkalan tidak hanya berjalan, tapi juga memberi manfaat maksimal bagi warga.
