JAKARTA,Nolesberita.com-Pemerintah resmi melonggarkan syarat untuk posisi ahli gizi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jika sebelumnya posisi tersebut hanya dapat diisi oleh lulusan Sarjana Ilmu Gizi, kini pemerintah membuka peluang bagi lulusan dari lima program studi bidang kesehatan untuk menduduki posisi itu.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut langkah ini terpaksa ditempuh karena ketersediaan ahli gizi masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
“Jumlah ahli gizi yang ada sekarang memang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG,” ujarnya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Ia menyebutkan dua prodi yang sejak awal dinilai paling dekat mengisi kekosongan tersebut. “Kalau ahli gizi enggak ada, memang boleh juga masuk Sarjana Kesehatan Masyarakat, kan dia juga belajar gizi. Sama Sarjana Teknologi Pangan, itu kan dia belajar gizi juga,” tambahnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa perluasan syarat ini dilakukan agar setiap dapur SPPG tetap dapat memenuhi standar layanan, sekalipun terjadi perebutan tenaga ahli gizi antardaerah. Ia menegaskan bahwa posisi ahli gizi tetap menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan dalam operasional dapur.
“Untuk ahli gizi selama ini selalu Sarjana Ilmu Gizi. Nah sekarang boleh Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Teknologi Pangan, Sarjana Pengolahan Makanan, dan Sarjana Keamanan Pangan. Jadi ada lima program studi yang bisa mengisi ahli gizi,” kata Dadan.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa keberadaan ahli gizi tetap wajib pada setiap dapur MBG. Karena itu jumlah kebutuhan ahli gizi sangat besar. “Sesuai dengan SPPG, satu per SPPG. Jadi kalau sekarang ada 16.630 dapur MBG, ya butuh 16.630 orang ahli gizi,” ujarnya.
BGN sebelumnya memastikan Program Makan Bergizi Gratis akan mulai beroperasi pada awal Januari 2026 dengan belanja harian mencapai Rp 900 miliar. Dadan menjelaskan bahwa belanja ini menjadi stimulus ekonomi yang langsung mengalir sejak hari pertama.
“Tahun depan satu hari di bulan Januari itu kami akan menggunakan uang per hari Rp 900 miliar,” ujarnya dalam Rapimnas KADIN di Jakarta.
Ia mengatakan belanja tersebut dapat berjalan lebih cepat dibanding kementerian lain. “Ketika kementerian lain nanti belum bisa menggunakan uang, Badan Gizi dipastikan sudah bisa mengirimkan uang ke setiap SPPG,” katanya.
BGN menargetkan seluruh 24 ribu SPPG rampung pada akhir Desember 2025 untuk memastikan pencairan bantuan dan distribusi makanan tidak terhambat proses administrasi.
Dadan juga merinci bahwa 85 persen dari total belanja harian tersebut dialokasikan untuk pembelian bahan pangan, di mana 95–99 persen merupakan produk pertanian dalam negeri. Sementara itu, 10,5 persen digunakan untuk membayar tenaga kerja di dapur MBG. Ia menilai komposisi ini menjadi dorongan ekonomi yang besar bagi sektor pangan nasional sepanjang 2026.
Editor: Sultoni
Akibat Langka, Pemerintah Isyaratkan 5 Prodi Ini Bisa Isi Posisi Ahli Gizi MBG
