Mensos Gus Ipul saat memberikan sambutan (Foto/Istimewa)
JAKARTA,NOLESBERITA.COM– Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya pemutakhiran dan akurasi data sosial hingga tingkat desa. Hal ini bertujuan untuk menjangkau warga yang selama ini tidak terdata, atau disebut sebagai “the invisible people”, sehingga program sosial negara tepat sasaran.
Gus Ipul menyampaikan hal ini saat membuka Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Rabu (21/1/2026), di hadapan ratusan kepala desa dan pilar sosial. Menurutnya, persoalan utama perlindungan sosial bukan hanya pada program, tetapi pada ketepatan sasaran.
“Kalau datanya tidak benar, kebijakannya pasti meleset. Karena itu, saya selalu menekankan pentingnya jihad data, kerja sungguh-sungguh dan berkelanjutan agar warga miskin dan rentan benar-benar terlihat,” tegas Gus Ipul.
The invisible people adalah kelompok masyarakat miskin dan rentan yang kerap tidak tercatat atau terdata dengan baik, sehingga tidak tersentuh bantuan sosial maupun layanan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menekankan agar seluruh jajaran pemerintah bekerja lebih presisi dalam pendataan.
Gus Ipul memaparkan data penerima manfaat Sekolah Rakyat, termasuk kelompok rentan dari keluarga buruh dan penghasilan rendah. Dari catatan, ada 454 anak yang tidak atau belum pernah bersekolah, dan 299 anak yang putus sekolah. Banyak dari mereka harus bekerja untuk membantu keluarga, atau berasal dari orang tua tunggal dengan tanggungan besar.
DTSEN disusun berdasarkan mandat konstitusi dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan. Gus Ipul menekankan peran RT, RW, kepala desa, pendamping sosial, hingga bupati sebagai ujung tombak validasi data.
Pemutakhiran data DTSEN dapat dilakukan melalui dua jalur: formal, melalui RT/RW dan musyawarah desa yang diverifikasi pendamping sosial, dan partisipasi masyarakat, melalui aplikasi Cek Bansos, yang kemudian diverifikasi berjenjang. “Masyarakat bisa ikut mengawal data. Ini bentuk transparansi agar tidak ada yang tertinggal,” ujarnya.
DTSEN menjadi dasar penentuan sasaran berbagai program sosial, termasuk Sekolah Rakyat, yang menargetkan anak-anak dari keluarga paling rentan. Proses seleksi berbasis data, bukan tes akademik, dan diverifikasi melalui ground check pendamping sosial.
Saat ini, 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah dengan hampir 16 ribu siswa, didukung lebih dari 2 ribu guru dan hampir 5 ribu tenaga kependidikan, termasuk di Bojonegoro. Gus Ipul menegaskan, program ini bukan soal pintar atau tidak, tapi soal keadilan: memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menyatakan dukungannya terhadap program DTSEN. Menurutnya, data ini menjadi pondasi agar kebijakan benar-benar tepat sasaran dan membantu memutus rantai kemiskinan. “Sekolah Rakyat tidak hanya memberi akses pendidikan, tetapi juga membangun kemandirian keluarga,” ujarnya.
Editor: Abdi
