Foto/Istimewa
JAKARTA, NOLESBERITA.COM– Peta kekuatan pemikiran pertahanan Indonesia resmi berubah. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menarik 12 figur dari beragam latar belakang untuk masuk ke lingkar strategis Dewan Pertahanan Nasional (DPN), menandai babak baru cara negara membaca ancaman dan merumuskan masa depan keamanan nasional.
Pelantikan yang digelar di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Jenderal Sudirman, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, itu langsung menyita perhatian publik. Bukan semata karena jumlah tenaga ahli yang dilantik, tetapi karena komposisi mereka yang jauh dari kesan konvensional dunia pertahanan.
Nama-nama yang masuk ke DPN datang dari spektrum luas: pemikir strategis, profesional hukum, analis kebijakan, hingga tokoh budaya. Pemerintah tampak sengaja membongkar sekat lama bahwa pertahanan identik dengan senjata dan seragam, lalu menggantinya dengan pendekatan multidisipliner.
Salah satu figur yang paling disorot publik adalah Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto, vokalis band Letto sekaligus pemikir budaya. Putra budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) itu dipercaya mengisi posisi Tenaga Ahli Madya, dengan fokus kajian geoekonomi, geopolitik, dan geostrategia, bidang yang kini menjadi medan tempur baru antarnegara.
Selain Noe Letto, Menhan Sjafrie juga melantik Frank Alexander Hutapea, praktisi hukum internasional yang berlatar pendidikan di Inggris. Kehadirannya disebut memperkuat perspektif hukum, tata kelola, dan legitimasi kebijakan strategis pertahanan di tengah dinamika global yang makin kompleks.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa pengangkatan para tenaga ahli ini bukan langkah simbolik. “Mereka bertugas memberikan masukan, kajian, dan rekomendasi strategis sesuai bidang keahliannya untuk mendukung tugas Dewan Pertahanan Nasional,” ujar Rico.
Ia menambahkan, seluruh rekomendasi akan dibahas melalui mekanisme resmi DPN dan menjadi bahan pertimbangan kolektif pimpinan dewan. “Keputusan tetap berada dalam koridor kelembagaan dan kepentingan strategis pertahanan negara,” tegasnya.
Dewan Pertahanan Nasional sendiri merupakan lembaga non-struktural yang dipimpin langsung oleh Presiden RI. Perannya krusial: merumuskan kebijakan pertahanan terpadu, menilai risiko nasional, serta membaca ancaman non-tradisional seperti siber, energi, disinformasi, dan tekanan geopolitik global.
Langkah Menhan Sjafrie ini dibaca banyak pihak sebagai sinyal kuat perubahan paradigma. Negara tak lagi hanya mengandalkan kekuatan militer keras, tetapi juga kekuatan gagasan, narasi, ekonomi, hukum, dan budaya sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional.
Pemerintah menepis anggapan bahwa pengangkatan figur publik sarat kepentingan non-institusional. “Pengisian tenaga ahli sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat kualitas kebijakan pertahanan Indonesia, bukan karena latar belakang keluarga atau popularitas,” pungkas Rico.
Masuknya 12 tenaga ahli lintas dunia ini menjadi pesan tegas: pertahanan Indonesia sedang berbenah. Medan tempur masa depan tak selalu berbunyi dentuman senjata, kadang justru dimenangkan lewat kecerdasan membaca zaman.
