Nolesberita.com,BANGKALAN– Terobosan besar muncul dari Kabupaten Bangkalan. Daerah ini resmi memulai lompatan digital dengan membangun sistem pemetaan kebutuhan pupuk yang mampu mendeteksi kebutuhan petani secara presisi, lengkap dengan data lahan, pemilik, hingga alokasi pupuk yang valid.
Program yang disebut Kementerian Pertanian sebagai barometer baru tata kelola pupuk nasional ini dipresentasikan langsung oleh Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, saat mendampingi kunjungan Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan RI, Jekvy Hendra di Pendopo Agung Bangkalan. Jumat, 21 November 2025.
Langkah digital ini menempatkan Bangkalan sebagai satu-satunya daerah yang telah mampu memetakan kebutuhan pupuk petani secara by name by address, sebuah standar yang sebelumnya hanya menjadi wacana di level nasional.
Bupati Lukman menegaskan bahwa persoalan pupuk mahal yang kerap menjadi keluhan petani bukan disebabkan oleh Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurutnya, HET sudah baku secara nasional.
“HET tidak berubah. Yang membedakan itu ongkos pengambilan dari kios ke petani, dan itu tergantung jarak serta kesepakatan kelompok tani,” tegasnya.
Digitalisasi data, lanjut Lukman, merupakan langkah untuk menutup permainan harga dan mencegah distribusi liar yang selama ini sulit dilacak. “Dengan sistem ini, tidak ada lagi nama fiktif, tidak ada lahan siluman. Semua transparan,” ujarnya.
Dari hasil uji coba pada satu kecamatan, Bupati Lukman menyebut pemerintah menemukan potensi kebocoran subsidi mencapai Rp 2,5 miliar. Temuan ini diyakini mencerminkan potensi penyimpangan yang jauh lebih besar jika dibiarkan.
“Coba bayangkan angka itu kalau tidak ditutup. Jelas ada celah yang selama ini menggerus hak petani,” kata Bupati.
Ia menekankan bahwa pembenahan pupuk adalah bagian dari upaya lebih besar menuju kedaulatan pangan daerah. “Kami ingin memastikan tidak ada lagi petani yang kesulitan pupuk. Bangkalan harus memberi kepastian, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan RI, Jekvy Hendra, menilai langkah Bangkalan sebagai terobosan yang bisa mereformasi manajemen pupuk subsidi di tingkat nasional.
“Ini bukan program biasa. Bangkalan menunjukkan inovasi yang konkret, bukan hanya diskusi. Ini bisa menjadi fondasi nasional ke depan,” ujarnya.
Jekvy menjelaskan, persoalan RDKK selama ini menjadi sumber utama ketidaktepatan sasaran penyaluran pupuk, dengan estimasi penyimpangan 20–22 persen secara nasional.
“Inovasi Bangkalan sangat relevan dan bisa dipadukan dengan program LSD, data kependudukan, sampai program pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh petani berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Jika ada yang belum terdaftar karena masalah administrasi, Jekvy meminta agar segera melapor untuk ditindaklanjuti.
Dalam kunjungan itu, Kementan juga memberikan apresiasi khusus kepada Bupati Bangkalan. Menurut Jekvy, kepemimpinan Lukman Hakim menjadi faktor penting lahirnya inovasi ini.
“Gagasannya visioner. Kalau ini diterapkan konsisten, Bangkalan akan menjadi daerah rujukan nasional,” tutupnya.
Bangkalan Pelopori Digitalisasi Pemetaan Pupuk Subsidi, Kementan Beri Apresiasi
