Ilustrasi PAD (Foto/gogle)
BANGKALAN, Nolesberita.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai Rp462,17 miliar atau 91,63 persen dari target Rp504,41 miliar.
Meski secara total terlihat aman, capaian tersebut kembali menegaskan bahwa struktur PAD Bangkalan masih sangat timpang karena ditopang oleh segelintir sektor saja, terutama layanan kesehatan, ekonomi daerah, dan pengelolaan perumahan.
Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) per 10 Desember 2025 menunjukkan bahwa RSUD Syamrabu menjadi tulang punggung terbesar PAD Bangkalan, dengan realisasi mencapai Rp261,47 miliar dari target Rp270,14 miliar atau 96,79 persen. Kontribusi RSUD ini mencakup lebih dari separuh total PAD Bangkalan, menjadikannya sektor yang paling menentukan stabilitas penerimaan daerah sepanjang tahun.
Selain RSUD, sektor ekonomi daerah melalui Bagian Perekonomian juga menjadi penopang signifikan dengan capaian penuh 100 persen atau Rp6,08 miliar. Kinerja ini mempertegas peran strategis kebijakan pengelolaan ekonomi dalam mendukung pendapatan asli daerah. Di sisi lain, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) bahkan mampu melampaui target hingga 105,51 persen dengan pendapatan Rp1,21 miliar, memperlihatkan potensi besar sektor perumahan dalam menopang PAD.
Kontribusi tinggi juga datang dari Dinas Pendidikan yang berhasil mencapai 128,52 persen dengan Rp96,73 juta, serta Dinas Pemuda dan Olahraga yang mencatat capaian paling fantastis tahun ini, yakni 221,79 persen atau Rp626,61 juta dari target Rp282,53 juta. Sejumlah OPD lainnya berada dalam kategori menengah, seperti Dinas Kesehatan dengan realisasi 95,92 persen, Dinas Pertanian dan Perikanan 95,33 persen, hingga Dinas PUPR 92,75 persen. Namun kontribusi mereka tetap jauh di bawah sektor-sektor utama penyangga PAD.
Sebaliknya, ketimpangan terlihat sangat mencolok pada OPD berkontribusi rendah. Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi OPD dengan capaian terburuk, hanya mampu mencapai 9,39 persen atau Rp165,70 juta dari target Rp1,76 miliar. Disusul Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang baru memenuhi 35,83 persen dan Dinas Peternakan serta Kesehatan Hewan yang hanya mencapai 60,58 persen. Instansi lain seperti Disbudpar, BPKAD, hingga Bapenda sendiri pun belum mencapai target maksimal, memperlebar jurang ketidakseimbangan kontribusi.
Rentang capaian yang terpaut jauhdari 9 persen hingga lebih dari 221 persen, menunjukkan bahwa PAD Bangkalan masih sangat bergantung pada tiga tumpuan utama, yakni RSUD Syamrabu, sektor ekonomi daerah, dan sektor perumahan. Ketergantungan semacam ini berisiko menekan kemandirian fiskal apabila OPD lain tidak segera berbenah dan menggali sumber pendapatan yang lebih optimal.
(Syah/Iks)
