Ilustrasi Puing-puing akibat bencana banjir (foto/istimewa)
ACEH, Nolesberita.com – Banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November lalu memicu desakan ulama Aceh agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional.
Desakan itu disampaikan dalam muzakarah ulama bertajuk “Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah: Membangun Keseragaman Masjid sebagai Wadah Pemersatu Ummat dalam Bingkai Ahlusunnah wal Jama’ah” di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Minggu (14/12/2025).
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Teungku Faisal Ali menegaskan, status bencana nasional dibutuhkan agar penanganan korban lebih cepat, pemulihan infrastruktur berjalan optimal, dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan secara terkoordinasi, termasuk dari pihak internasional.
“Ulama meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius, dukungan anggaran, dan langkah strategis jangka pendek maupun panjang yang proporsional sesuai tingkat kedaruratan bencana,” ujar Teungku Faisal, Senin (15/12/2025).
Ulama Aceh juga mendorong pemerintah daerah melakukan revisi anggaran untuk kegiatan penanganan bencana, serta menegakkan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan yang memperparah bencana.
Selain itu, Teungku Faisal mengajak seluruh masyarakat Aceh bersatu, saling tolong-menolong, dan membantu korban sebagai wujud ukhuwah Islamiyah dan kemanusiaan. Ia juga meminta Gubernur Aceh Muzakkir Manaf dan seluruh bupati/wali kota se-Aceh menyusun blueprint pembangunan pasca-bencana yang terintegrasi, berorientasi mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah.
Rekomendasi muzakarah ini diteken sejumlah ulama terkemuka, termasuk Teungku Faisal, Imam Masjid Raya Baiturrahman Abu Muhammad Ali, pimpinan Dayah Umul Ayman Tgk H Muhammad Nuruzzahri, dan Ketua PB Himpunan Ulama Dayah Aceh Dr Tgk Anwar Usman.
Penetapan status bencana nasional dinilai menjadi langkah krusial agar penanganan banjir dan longsor lebih cepat, terukur, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat terdampak.
Editor: Sultoni
