Presiden Prabowo Subianto saat berorasi di hadapan jajaran Satgas PKH, menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu dan upaya menyelamatkan kekayaan negara, Jakarta, (Foto/Istimewa)
JAKARTA,NOLESBERITA.COM- Menjelang penutupan APBN 2025, sejumlah peristiwa penting tercatat dalam catatan akhir tahun pemerintah Indonesia.
Dari pengembalian anggaran kementerian hingga penyerahan denda Kejaksaan Agung, hingga proyek jalan tol strategis, semua menjadi cacatab penting.
Pengembalian Anggaran Kementerian
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima setidaknya Rp10 triliun dari pengembalian anggaran kementerian/lembaga (K/L) sepanjang 2025.
“Yang dibalikin Lembaga atau kementerian sekitar Rp10 triliun ada, tapi mungkin lebih,” ujarnya di Kantor Kejaksaan Agung, Rabu (24/12/2025).
Menurut Purbaya, diantara yang mengembalikan anggaran adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena tidak terserap. Hingga Selasa (16/12), baru Rp4,5 triliun yang diterima, namun angka ini terus bertambah.
Kejagung Serahkan 6,6 Triliun
Kejaksaan Agung menyerahkan uang tagihan denda Rp6,6 triliun kepada negara. Penyerahan dilakukan Jaksa Agung ST Burhanudin kepada Menkeu Purbaya, disaksikan Presiden Prabowo Subianto.
Denda itu terdiri dari Rp2,4 triliun hasil denda administratif kehutanan melalui Satgas PKH dan Rp4,2 triliun hasil pemulihan keuangan negara dari kasus korupsi, termasuk pemberian fasilitas CPO dan impor gula.
Denda kehutanan berasal dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel. Sedangkan denda korupsi diperoleh dari berbagai perkara yang telah diproses Kejaksaan. Kejagung menargetkan potensi denda lain Rp142,23 triliun pada 2026.
Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap Satgas PKH. “Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu. Tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara,” tegasnya.
Uang denda ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, termasuk membiayai sekitar 100 ribu hunian bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pembangunan Tol Baru
Di bidang infrastruktur, pemerintah menetapkan 50 ruas jalan tol baru sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Kalimantan, termasuk tol utama seperti Serang-Panimbang, Pandaan-Malang, Balikpapan-Samarinda, hingga akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru.
Akhir tahun 2025 ini mencatat pengembalian anggaran Rp10 triliun, penyerahan denda Rp6,6 triliun, dan pembangunan 50 jalan tol baru. Semua langkah ini menunjukkan fokus pemerintah pada transparansi, pemulihan aset negara, dan pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
Penulis: Syah
