Pendamping PKH bersama stakeholder mendatangi rumah sepasang lansia di Bangkalan yang viral. Di balik kunjungan ini, terungkap fakta pahit: keduanya belum memiliki identitas kependudukan, membuat bantuan negara tak kunjung menyentuh (Foto/Syah)
BANGKALAN, NOLESBERITA.COM– Kisah pilu Martulam (90) dan Tiken (85), sepasang lansia yang tidur di luar rumah di Kampung Morlaok, Desa Blega, Bangkalan, menyentak nurani publik setelah viral di media sosial.
Namun di balik gelombang empati itu, tersimpan fakta pahit. Mereka bukan tak didatangi negara, melainkan tak terbaca oleh sistem negara, karena hingga kini keduanya disebut tidak memiliki kartu identitas kewarganegaraan.
Ketua Tim Pendamping PKH Kabupaten Bangkalan, Abu Daud, menegaskan pendamping PKH telah turun ke lokasi sebelum kisah itu viral, setelah menerima laporan dari warga sekitar.
“Begitu ada laporan dari tetangga, teman-teman PKH langsung turun. Kami khawatir mereka tidak tersentuh bantuan,” terang Daud, Minggu (28/12/2025) melalui saluran telepon.
Menurut Daud, Pendamping PKH tugasnya hanya memastikan apakah warga, termasuk pasangan lansia yang viral itu, sudah terdaftar dan menerima bantuan sosial.
“Kami ini pelaksana, bukan pengusul. Kami turun ke bawah untuk cek, apakah yang bersangkutan sudah menerima bantuan atau belum,” kalau belum maka kami akan koordinasikan dengan pihak terkait, tegasnya.
Hasil pengecekan di lapangan, lanjutnya, justru membuka kenyataan mencengangkan. Martulam dan Tiken tidak memiliki identitas kependudukan. Tanpa identitas, nama mereka belum dapat dipastikan sebagai penerima bansos atau tidak.
“Laporan dari teman-teman, yang bersangkutan belum punya identitas. Posisi ini membuat kami tidak bisa melihat mereka dapat bantuan apa,” ungkapnya.
Jika melihat kondisinya, pasangan lansia itu hidup dalam kemiskinan ekstrem, tetapi secara administratif mereka seperti tak pernah ada. Ada di mata warga, ada di realita lapangan, tapi hilang di data negara.
Ketika kisah itu viral, keadaan berubah cepat. Pemerintah daerah, TKSK, Tagana, hingga berbagai stakeholder sosial langsung turun tangan. Rumah dibersihkan, perhatian berdatangan, dan isu itu menjadi atensi serius.
“Ketika sudah viral, yang ngurus sudah banyak. Pemerintah daerah melalui TKSK langsung masuk,” kata Daud.
Namun hingga kini, Daud belum bisa memastikan bantuan resmi yang diterima Martulam dan Tiken. Apakah PKH, bantuan sembako, atau BLT kesejahteraan sosial, semuanya masih menunggu kejelasan data.
“Sempai detik ini belum bisa kami pastikan. Belum ada laporan mereka peserta PKH, sembako, atau BLT Kesra,” jelasnya.
Meski begitu, Daud menyebut perhatian yang datang setelah viral membuka peluang bagi Martulam dan Tiken untuk masuk kategori desil satu, kelompok paling miskin yang berhak mendapat bantuan kesejahteraan.
“Kalau sudah diperhatikan pemerintah daerah dan masuk desil satu, berkesempatan masuk bantuan Kesra,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Bangkalan, Muhammad Musleh, menyambangi pasangan lansia yang disebut mengalami struck itu. Politisi Partai Perindo itu menyalurkan beberapa bantuan berupa sembako, uang, pemasangan listrik hingga air bersih.
“Semoga ini jadi perhatian Pemkab. Lansia seperti mereka tidak boleh diabaikan. Ini bukan sekadar kisah sedih, tapi peringatan nyata bagi kita semua,” ujarnya.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi sistem perlindungan sosial. Bukan karena negara absen, tetapi karena kemiskinan ekstrem sering tersembunyi di balik ketiadaan data dan identitas. Mereka baru terlihat ketika viral, ketika empati publik memaksa sistem bergerak.
Martulam dan Tiken hanyalah dua nama dari sekian banyak lansia rentan yang hidup di pinggir sistem. Kisah mereka menegaskan satu hal: selama data menjadi pintu utama bantuan, mereka yang tak punya identitas akan terus tertinggal, hingga penderitaan mereka menjadi tontonan publik.
Penulis: Syah
Editor: Iks
