Nolesberita.com,BANGKALAN – Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangkalan masa bakti 2025-2030 resmi dilantik pada Selasa (25/11/2025).
Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Pratanu Bangkalan itu Bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-80 PGRI.
Ketua PGRI Bangkalan, H. Abdul Monif, mengatakan bahwa pelantikan sengaja digelar berbarengan dengan Hari Guru Nasional untuk memberikan nuansa lebih meriah sekaligus efisien dalam penyelenggaraan acara.
“Memang kami rencanakan agar lebih meriah dan praktis, jadi dibarengkan dengan HUT PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional. Pra-pelantikan juga sudah banyak lomba yang digelar oleh PGRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Dalam momentum itu, Monif juga menyinggung sejumlah persoalan klasik yang hingga kini masih membayangi para pendidik, terutama terkait kesejahteraan guru honorer.
Ia menyampaikan bahwa salah satu keluhan yang banyak muncul adalah sertifikasi guru honorer non ASN dan PPPK yang beberapa tahun terakhir tidak kunjung cair. Namun Monif memastikan bahwa kabar baik sudah datang.
“Alhamdulillah hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum, kini sudah ditandatangani sebagai Peraturan Bupati. Jadi guru-guru honorer itu sudah bisa tersenyum,” tegasnya.
Selain itu, Monif juga menyoroti masalah penempatan Guru P3K Angkatan 3 tahun 2023, yang menurutnya masih jauh dari rasa keadilan. Banyak guru ditempatkan sangat jauh dari domisili, bahkan harus menempuh perjalanan hingga satu jam lebih setiap hari.
“Penempatan ini, jujur saja, menyiksa. Saya paling kasihan pada guru perempuan yang harus menempuh perjalanan satu sampai satu setengah jam untuk mengajar,” ujarnya.
Monif mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan persoalan ini kepada Dinas Pendidikan maupun Bupati Bangkalan agar segera dicarikan solusi melalui mekanisme relokasi.
Menurutnya, sudah ada empat kabupaten lain di Jawa Timur yang lebih dahulu berhasil merelokasi Guru P3K 2023 agar lebih dekat ke domisili.
“Saya ingin penempatan P3K itu berazaskan asas domisili, jangan terlalu jauh. Paling tidak antar-desa atau antar-kecamatan yang masih terjangkau,” tambahnya.
Monif berharap koordinasi antara PGRI, Dinas Pendidikan, dan Pemkab Bangkalan dapat memperbaiki pola penempatan guru agar lebih manusiawi dan realistis. (Syah/red).
