Nolesberita.com, BANGKALAN– Dampak sengketa lahan yang berujung pada penyegelan sekolah oleh ahli waris terus dirasakan para siswa SDN Lerpak 02, Kecamatan Geger.
Hampir satu bulan sejak pintu masuk sekolah dipalang dengan bambu, 230 siswa terpaksa mengikuti proses pembelajaran setiap harinya dengan menumpang di rumah warga sekitar.
Setiap hari, tiga teras rumah warga berubah menjadi ruang kelas darurat. Para siswa duduk dengan alas seadanya, sebagian belajar menggunakan bangku yang dirakit dari papan dan bambu.
Kepala SDN Lerpak 02, Junaidi, menyebut pemilik rumah yang ditempati siswa belajar justru terus memberikan dukungan moral.
“Kalau saja pemilik rumah merasa keberatan, kami tentu akan memindahkan siswa. Tapi mereka sama sekali tidak bosan. Warga masih sangat mendukung,” ujarnya kepada Nolesberita.com melalui saluran telepon. 27 November 2025.
Junaidi mengatakan bahwa dalam waktu dekat siswa akan mengikuti ujian.
Menghadapi hal itu, Ia terpaksa mengeluarkan bangku dan kursi dari ruang kelas yang disegel.
“Kita sudah minta izin sama ahli warisnya ngambil bangku dan kursi, besok rencana mau bikin bangku lesehan juga” terangnya.
Untuk sarana lainnya, pihak sekolah bersama warga berencana melakukan kerja bakti memotong bambu dan memasang terpal di teras rumah warga agar siswa tetap bisa belajar ditengah musim hujan.
“Terpal sudah beli, agar ketika hujan, percikan airnya gak kena ke siswa,” paparnya.
Terkait upaya penyelesaian sengketa, Junaidi mengatakan proses mediasi antara pihak sekolah, kecamatan, kepolisian, koramil, Disdik serta tokoh masyarakat telah dilakukan dua kali bersama ahli waris. Namun seluruh proses menemui jalan buntu.
Tak hanya itu, Junaidi mengaku mencoba berbicara langsung dengan ahli waris, empat mata, namun jawabannya tetap sama, yakni persoalan kini berada di tangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Kondisi tanpa kepastian ini membuat pihak sekolah semakin cemas.
“Kalau sampai berbulan-bulan seperti ini, bagaimana nasib anak-anak? Kami sungguh bingung harus berbuat apa. Satu-satunya harapan kami adalah keputusan dari Pemkab Bangkalan,” katanya.
Disinggung rencana Pemerintah Kabupaten Bangkalan terkait upaya meminjam lembaga madrasah untuk dijadikan tempat belajar sementara waktu, Junaidi mengatakan hingga kini belum terealisasi.
“Sempat ada informasi mau minjam Madrasah, tapi madrasah yang mana, sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah segera memberikan solusi konkret, baik penetapan lokasi belajar sementara maupun tindak lanjut penyelesaian sengketa, agar hak pendidikan siswa tidak terus-menerus terhambat.
“Kami mohon dengan sangat, proses penyelesaian masalah sengketa lahan ini dipercepat. Kami benar-benar menunggu,” pintanya. (Syah/San)
